Robinson Napitupulu Minta Pemerintahan Prabowo Bertindak Tegas terhadap Gerakan Inkonstitusional yang Mengatasnamakan Rakyat
METROFAKTUAL.COM, JAKARTA, 9 Maret 2026 – Aktivis dan pemerhati kebijakan publik Robinson Napitupulu menyampaikan pernyataan keras terkait munculnya berbagai gerakan politik yang dinilai berupaya menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara inkonstitusional.
Dalam keterangannya, Robinson menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan pemerintahan yang sah karena dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui Pemilihan Presiden 2024. Oleh karena itu, menurutnya, segala upaya yang bertujuan mengganti pemerintahan melalui tekanan jalanan atau gerakan yang tidak sesuai konstitusi harus diwaspadai.
“Saatnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sah bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang hendak menggantikan rezim yang berkuasa secara paksa dan inkonstitusional melalui apa yang disebut sebagai ‘parlemen jalanan’,” ujar Robinson.
Ia menilai saat ini terdapat sejumlah kelompok yang secara taktis berupaya membangun konsolidasi politik untuk melemahkan legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan. Robinson menyebut gerakan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pertemuan tertutup, konferensi pers terbuka, hingga kampanye opini di ruang publik yang menurutnya berisi provokasi, fitnah, dan ujaran kebencian terhadap pemerintah.
“Gerakan ini dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Mereka membangun narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo telah melanggar konstitusi dan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.
Robinson menilai narasi tersebut kemudian diarahkan untuk mendorong masyarakat turun ke jalan dan bertindak sebagai “parlemen jalanan” yang menuntut Presiden dan Wakil Presiden mundur dari jabatannya. Menurutnya, langkah seperti itu berpotensi menciptakan instabilitas politik dan sosial jika tidak diantisipasi secara serius.
“Gerakan yang memanfaatkan massa rakyat untuk memaksa Presiden dan Wakil Presiden turun dari jabatannya dapat dikategorikan sebagai tindakan inkonstitusional dan berpotensi mengarah pada upaya makar terhadap pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Robinson juga menyebut adanya tujuh kelompok yang menurutnya saat ini sedang membangun konsolidasi politik untuk menekan pemerintahan. Ia menyebut kelompok-kelompok tersebut antara lain yang ia istilahkan sebagai Barisan Sakit Hati, kelompok eks HTI/FPI, kelompok pengangguran politik intelektual, kelompok kanan-kiri oportunis, kelompok yang mengalami post power syndrome, kelompok yang disebutnya “mendua”, serta kelompok yang ia sebut sebagai PKI gaya baru dengan organisasi tanpa bentuk.
Robinson mengingatkan bahwa gerakan politik yang mengatasnamakan rakyat tetapi berujung pada provokasi dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga negara.
Ia juga menyinggung kondisi geopolitik global yang saat ini sedang memanas, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi berdampak terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan regional termasuk Asia Tenggara.
“Jangan sampai situasi politik dalam negeri menjadi semakin tidak stabil akibat provokasi yang memecah belah masyarakat. Jika rakyat terprovokasi, hal itu bisa menimbulkan konflik horizontal yang berbahaya bagi persatuan bangsa,” katanya.
Robinson pun berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan yang mengarah pada upaya makar atau upaya menjatuhkan pemerintahan secara inkonstitusional.
Menurutnya, langkah tegas diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional, keamanan negara, serta memastikan jalannya pemerintahan tetap kondusif dalam menjalankan mandat rakyat.
“Presiden tidak perlu ragu bertindak tegas jika memang ada upaya nyata untuk menjatuhkan pemerintahan secara inkonstitusional. Stabilitas negara harus dijaga demi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa,” ujar Robinson Napitupulu.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu politik yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Semoga Tuhan senantiasa bersama rakyat Indonesia dan para pemimpinnya dalam menjaga keutuhan bangsa,” pungkasnya.
